Desa Nglongsor

     Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Untuk mewadahi segala aktivitas tersebut, tentunya dibutuhkan suatu bangunan yang merupakan Kantor Kepala Pemerintah Desa. Tata ruang Kantor Kepala pemerintahan tingkat desa didasarkan pada struktur organisasi desa pada umumnya, dimana fungsi pelayanan terhadap masyarakat memerlukan fasilitas infrastruktur yang minimum harus tersedia. Kantor desa sebagai simbol pemerintahan yang ada di desa hendaknya dibangun sebagus dan seindah mungkin dengan rancangan yang baik dan dana yang cukup.

     Untuk merencanakan gedung perkantoran desa, harus diawali dengan pengertian desa, struktur organisasi serta aktivitas yang harus diwadahi. Saat ini Pemerintah Desa Nglongsor masih memiliki :

     1. Aula Kantor Desa Nglongsor;

     2. Ruang Sekretaris Desa menjadi satu dengan Ruang Kepala Urusan;

     3. Ruang Kepala Seksi menjadi satu dengan Ruang Kepala Dusun;

     4. Ruang Gudang;

     5. Kamar Mandi/WC;

     6. Ruang Kepala Desa.

    Sementara ruang lembaga lembaga dan sarana prasarana yang lain belum ada maka sesuai dengan Musyawarah Desa Tahun 2018 sepakat untuk mengalokasikan dana sebesar Rp. 162.628.720,00 dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 untuk membangun :

     1. Ruang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);

     2. Ruang Karang Taruna dan;

     3. Ruang Dapur Kantor Desa Nglongsor.